Timika (SinarPapua.com) – Ketua KPU Mimika Indra Ebang Ola mengakan komisioner KPU Kabupaten Mimika menginginkan Pemilu 2019 harus berkualitas dengan mengedepankan asas keterbukaan dan berkeadilan.

Demi menjaga kualitas Pemilu, KPU membuka diri terhadap semua komponen masyarakat terutama yang memiliki hajatan pada Pilpres dan Pileg.

“Ketika data PPD tidak sesuai dengan data saksi, kemudian mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan secara hukum maka KPU harus memberi kesempatan kepada PPD, saksi dan panwas untuk mensandingkan data. Tujuannya untuk memberi rasa adil kepada semua,” ucapnya.

Ia mengatakan sejak awal dipilih hingga saat ini, KPU Mimika telah berupaya semaksimal mungkin. Molor dan skorsing sering dilakukan karena situasional. “Molor karena tidak ada kesinambungan data yang dibacakan PPD saat di pleno kabupaten dan data yang ada pada tingkatan distrik. Dengan keadaan ini, kami tidak serta merta membiarkan ini terjadi. Kalau dibiarkan maka akan berdampak buruk pada semua yang terlibat pada pemilu ini, terutama kami KPU,” ungkapnya.

Ia menambahkan rekapitulasi sering mengalami penundaan karena penyandingan data, interupsi para saksi serta adannya masukan dan himbauan oleh Bawaslu.

“Tapi kami sudah lihat ada PPD yang memang menjadi penghambat proses ini. Terhadap mereka kami sudah keluarkan sebuah sikap, tegur secara lisan. Tapi jika mereka tidak mengindahkan apa yang kami sampaikan maka kami akan kenakan kode etik. Jika ada indikasi menghalangi jadwal tahapan maka konsekwensinya pidana,” terangnya.

Ia juga mengatakan, terhadap situasional ini dan guna menghindari efeknya pada tahapan nasional, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Polres Mimika.

“Kami sudah layangkan surat ke kepolisian untuk menjemput paksa jika memang ada indikasi menghalang-halangi. Ini sebuah sikap yang kami tunjukan ke masyarakat bawah kami tidak main-main. Kami tidak mau apa yang sudah baik dari awal dicederai oleh pelaksana tingkat bawah,”

LEAVE A REPLY