Jayapura (SinarPapua. Com) – Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan pendampingan implementasi peraturan di bidang intelijen keimigrasian terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Keimigrasian.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Papua yang dihadiri sejumlah pejabat Keimigrasian dari Satuan Kerja Seluruh Papua sesuai rilis Rilis Humas Kanwil Kemenkum HAM Papua.

Kepala Kantor Wilayah yang disampaikan Max Wambrauw mengatakan, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) Nomor 30 Tahun 2018, peran Direktorat Intelijen Keimigrasian sangat strategis.

Dikatakannya selama ini fungsi Pengawasan Keimigrasian yang sebelumnya diemban oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, sekarang diperkuat dengan keberadaan Direktorat Intelijen Keimigrasian yang implementasinya ke Wilayah diemban oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan sementara untuk UPT diemban oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan keimigrasian. 

Plh. Kakanwil, Max Wambrauw berharap Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penyusunan SOP intelijen keimigrasian agar SOP menjadi pedoman bagi seluruh pejabat struktural pada satuan kerja Keimigrasian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Usai membuka kegiatan sosialisasi tersebut yang ditandai dengan pemukulan Tifa, Ohan Suryana, Widyaiswara Utama kepada Humas Kanwil Papua mengatakan di Papua yang menjadi fokus perhatian adalah Keberadaan rohaniawan asing dan tenaga kerja asing.

“Banyak sekali tenaga kerja asing yang perlu diawasi di Provinsi Papua,” ujarnya

Ohan mengatakan, Intelejen kuncinya mencari informasi dan yang terutama membangun sinergitas.

Ditegaskanya bahwa Intelijen tentu berkaitan dan saling berkoordinasi dengan instansi lain. Nah, disinilah kita sosialisasikan kepada rekan-rekan bagaimana pentingnya kerja sama dengan komunitas lain.

“Kadang-kadang ada stigma mengenai orang asing semata-mata itu sepenuhnya tugas imigrasi,” katanya

Ia melanjutkan, namanya pengawasan terhadap orang asing, semua instansi terlibat sesuai dengan Undang-Undang masing-masing instansi terkait, dan jajaran Imigrasi sebagai leading sektor.

Ohan Suryana melanjutkan sebagaimana keberadaan rohaniawan asing, nah disitulah peran Kanwil Kementerian Agama dan jajarannya ada di situ. Sehingga sosialisasi ini agar rekan-rekan bisa berkolaborasi dengan baik serta melakukan penguatan Timpora Papua.

Sementara itu, Kepala Divisi Imigrasi, Kanwil Papua Hermansyah Siregar mengungkapkan, Kegiatan ini sangat penting, untuk itu diharapkan semua unsur aparat keimigrasian dalam hal implementasi di lapangan, sikap dan tindakan ketika berada di lapangan dan pelaporanya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan SOP.

“Kita sebagai pejabat publik ketika melakukan kegiatan di lapangan harus terikat dengan SOP,” Ujarnya

Dijelaskan Hermansyah Siregar, bahkan jika SOP tersebut dilanggar ada ancaman pidana 133 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu dalam rangka melakukan pengawasan orang asing di Papua, Hermansyah Siregar menegaskan, harus menjunjung tinggi prosedur yang sudah ditetapkan Undang-Undang.

Hermansyah menambahkan koordinasi dilakukan melalui timpora baik dari tingkat Provinsi hingga distrik dilaksanakan sesuai Undang-Undang yang berlaku pula.

Kadiv Keimigrasian juga mengharapkan kepada seluruh jajaran Divisi Keimigrasian dapat bekerja dengan baik dan melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana mestinya.

“Pasang mata, telinga dengan sebaik mungkin untuk deteksi dini, hal apapun bisa terjadi, selalu waspada dalam bekerja”, tambahnya.

Menurut Yanvaldi Yanuar, narasumber dari Biro Kepegawaian, sosialisasi SOP teknis keimigrasian merupakan amanat dari UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP) dan bila aparat pemerintah abai untuk melaksanakanya dapat dikenakan sanksi bersifat administratif sebagaimana diatur dalam peraturan disiplin PNS. Untuk itu setiap jajaran imigrasi harus tahu dan pahama akan SOP yang mengatur ketatalaksanaan pekerjaannya.

Adapun narasumber pada kegiatan tersebut adalah Widyaiswara Utama BPSDM Kemenkumham, Ohan Suryana, Kepala Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian Direktorat Intelijen Keimigrasian, Catur Apriyanto, Kasubag Pembinaan dan Penghargaan Pegawai III Biro Kepegawaian Setjen Kemenkumham, Yanvaldi Yanuar.

Kegiatan internalisasi SOP dihadiri oleh Pejabat Eselon III, IV juga Kepala UPT Keimigrasian se-Papua serta JFT dan JFU Jajaran Divisi Keimigrasian Kanwil Papua. (Sius)


LEAVE A REPLY