Timika (SinarPapua.com) – Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Mimika menyebut KPUD Mimika sebagai penyelenggara Pemilu 2019 tidak memberikan pemahaman baik kepada KPPS di tingkat TPS sehingga dinilai keliru. Hal ini dikatakan Saleh Alhamid lantaran sejumlah KPPS telah menyalahi kewenangan dengan melakukan pengusiran terhadap saksi Hanura serta tidak memberikan C1 kepada saksi Partai Politik.

“KPPS itu melanggar UU karena hak dari Parpol untuk mendapatkan C1 tidak diberikan. Jika C1 tidak diberikan maka semua Parpol dapat mengklaim jumlah suara di setiap TPS sesuai keinginan partai karena tidak diberikan kepada saksi Parpol. Sekian banyak saksi di TPS datang memberikan keterangan yang sama bahwa C1 tidak diberikan,” ujar Ketua DPC Hanura Saleh Alhamid, Kamis (18/4) kepada wartawan di kediamannya.

Selain itu, Saleh Alhamid mengkritisi terkait waktu penceblosan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan KPU RI yakni dimulai pukul 07.00 wit hingga 13.00 wit. Namun ada beberapa TPS melakukan penceblosan dimulai sekitar pukul 05.00 wit subuh.

“Seperti contoh di TPS yang di depan toko raihan perempatan budi utomo-patimura. Mereka menceblos sekitar jam 5 subuh hingga selesai. Ini fatal, padahal negara telah memberikan banyak anggaran kepada KPU dan Banwaslu namun tidak peka terhadap masalah yang terjadi,” tuturnya.

Kata Saleh, ada beberapa KPPS yang melakukan pengusiran terhadap saksi yang diberikan mandat Partai Hanura untuk menjadi saksi pada saat penceblosan di TPS. Lanjut Saleh, meskipun saksi datang dilokasi TPS terlambat namun harus diberikan ruang terhadap saksi.

“Mereka tidak memberikan ruang kepada saksi untuk menjadi saksi. Misalnya begini. Saksi kami terlambat datang tetapi KPPS tidak berwenang untuk mengusir saksi kami karena kami partai menempatkan saksi itu kalau tidak di tempatkan jam 07.00 kan bisa di jam 09 atau jam 10 yang penting dia harus datang ke TPS untuk menjadi saksi. Oleh karena penempatan TPS terkadang tidak sesuai dengan tempat sehingga menyulitkan saksi menemukan dan tepat jam berada di TPS.

“Padahal surat mandat telah di perlihatkan kepada KPPS namun tetap di usir. Saya menyampaikan bahwa KPU salah dalam mendidik petugas KPPS padahal anggaran cukup banyak. KPPS tidak berwenang mengusir saksi dari partai,” tegas Saleh.

“Saya berharap setelah saya akan laporkan ke Bawaslu sebentar dan meminta Bawaslu segera merekomendasikan kepada gakumdu untuk memproses penyelenggara pemilu ini. Melalui mekanisme seperti Bawaslu selanjutnya ke Gakumdu. Jangan hanya namanya doang. Ini adalah barometer, KPPS jangan menjadi raja raja kecil sehingga mereka berpikir tidak bisa tersentuh dengan hukum,” kata Saleh. (Red)

LEAVE A REPLY