Timika (SinarPapua.com) – Puluhan warga Timika yang tergabung dalam gerakan muda anti miras Kabupaten Mimika, Rabu (28/11) mendatangi Kantor DPRD Mimika untuk menyalurkan aspirasi terkait peredaran miras yang banyak menelan korban jiwa orang asli papua.

Kordinator Gerakan Muda Anti Miras Pdt Deserius Adii menjelaskan, semua menyangkut peredaran minuman keras telah disampaikan ke DPRD dan menyerahkan aspirasi secara tertulis. Mulai dari hukum larangan Tuhan sampai pada hukum yang dikeluarkan negara yakni peraturan daerah dan hukum adat telah di sampaikan melalui tertulis yang diserahkan kepada DPRD.

“Sekarang tinggal tindak lanjut dari DPRD memanggil Bupati untuk mempertanyakan pernerbitan SITU SIUP yang dikeluarkan Disperindag oleh distributor untuk pengedaran minuman keras di Mimika. Tinggal dewan yang menindaklanjuti aspirasi kami ini kepada Bupati,” ucap Pdt Deserius Adii kepada wartawan saat demo di Kantor DPRD Mimika.

Kata Deserius, pihaknya tidak akan menyalahkan kepada warga yang telah jatuh korban akibat miras namun lebih pada kesalahan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD karena tidak tegas terhadap peredaran miras di Kabupaten Mimika.

“Kita tidak bisa salahkan kepada siapa siapa hari ini terkait banyaknya warga mimika meninggal akibat mengosumsi miras sehingga terjadi perang antar suku, rumah tangga hancur atau kecelakaan di jalan akibat miras namun yang dipersalahkan adalah Bupati dan DPRD karena belum ada aturan yang ditegakan yakni pencabutan rekomendasi secara besar besaran tentang miras,” tuturnya.

Menurutnya, penjualan miras terus berlangsung di Mimika karena ada kekuatan hukum yang dikeluarkan pemerintah dalam melegalkan penjualan miras sehingga tidak melihat faktor sebab akibat dari mengosumsi miras.

“Harapan kami dapat di tindaklanjuti oleh Pemeribtah baik yang diproduksi masyarakat atau berbagai merek minuman golobgan A, B dan C dapat di cabut izinnya agar warga tidak lagi berjatuhan korban,” ujar Deserius.

Sementara Komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid yang menerima para pendemo itu mengatakan, jika masyarakat takut akan Tuhan maka akan takut mengosumsi minuman keras dan secara otomatis pembuat atau penjual miras akan hilang dan tutup.

“Perda tidak bisa bertentangan dengab aturan yang lebih di atasnya namun bisa dibuat aturan hukum adat bagi penjual maupun orang yang mengisumsi miras itu,” tutur Saleh Alhamid.

“Saya hanya menyarankan agar masyarakat minta ke Bupati untuk keluarkan Peraturan Bubati dan bekerjasama dengan lembaga adat untuk keluarkan aturan adat terkait miras dan larangan peredaran miras di Mimika,” ucapnya.

“Pengaruh miras di Mimika sangat memprihatinkan sehingga DPRD menyarankan jika ada orang papua meninggal akibat miras sebaiknya mayatnya dibawah langsung di depan penjualan miras,” tegas Ketua DPRD Mimika Elminus Mom di depan pendemo.

Para pendemo berharap agar minuman berbentuk apapun baik minuman bergolongan A atau B dan milo segera di cabut peraturan sehingga peredaran miras dapat di tekan apalagi menjelang perayaan hari besar umat nasrani Natal dan Tahun Baru.

Para pendemo di kawal ketat aparat keamanan hingga membuabarkan diri dengan aman.(Red)

LEAVE A REPLY